Fiqih Zakat (5): Zakat Perdagangan

Tentang Artikel :

Penjelasan praktis tentang aturan fiqih zakat untuk perdagangan.

Disarikan dari Buku "Fiqih Praktis I: Menurut Al-Qur'an, As-Sunnah, dan Pendapat Para Ulama", karya Muhammad Bagir

WAKOOL.ID-- Pada artikel sebelumnya telah dijelaskan jenis pertama harta yang wajib dizakati, yaitu yang berupa Emas, Perak dan Uang. Pada tulisan kali ini kita akan membahas zakat untuk perdagangan. Allah SWT telah menghalalkan bagi kaum Muslim berusaha di bidang perdagangan, sepanjang tidak memperdagangkan barang-barang yang haram, di samping mensyaratkan agar mereka melakukan perdagangannya itu dengan tetap menjaga etika dan norma-norma agama, (seperti kejujuran, keramahan, wara` dan sebagainya) dan tidak membuat mereka lalai akan kewajiban-kewajiban yang ditentukan, seperti shalat, puasa, zakat dan sebagainya.

Mayoritas ulama, dari kalangan para sahabat, tabi‘in serta fuqaha mewajibkan pengeluaran zakat atas barang-barang perdagangan yang telah memenuhi syarat-syarat nisab dan haul-nya. Yaitu sebesar 2,5 % (dua setengah persen) dari ‘nilai harga semua aset yang dimiliki’ (yakni dari modal dan labanya, bukan hanya dari labanya saja), setelah dikurangi dengan jumlah hutang yang menjadi bebannya.

Kewajiban mengeluarkan zakat perdagangan ini, disimpulkan oleh para ulama berdasarkan nash-nash umum Al-Quran dan As-Sunnah yang menegaskan bahwa Allah Swt. mewajibkan dikeluarkannya sedekah (zakat) dari harta milik kaum hartawan, untuk disalurkan bagi kepentingan umum, dan untuk mengurangi kesenjangan antara kaum miskin dan kaya. Di samping itu, zakat juga dimaksudkan untuk membersihkan jiwa kaum hartawan dari keburukan sifat kikir, dan menggantikannya dengan sifat rahmat dan kasih sayang untuk sesama manusia, terutama yang kebetulan kurang beruntung dalam kehidupan materiilnya.

Di samping ayat-ayat Al-Quran yang memerintahkan pengeluaran zakat dan sedekah, seperti telah dinukilkan di awal pembahasan bab ini, dapatlah kita baca pula beberapa lainnya seperti:

Firman Allah Swt.: Hai orang-orang beriman, nafkahkanlah (yakni keluarkanlah zakat atas) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik, serta sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. (QS Al-Baqarah [2]: 267).

Dan masih ada lagi beberapa ayat Al-Quran yang secara umum menegaskan kewajiban mengeluarkan sebagian dari keuntungan apa saja yang diperoleh manusia sebagai hasil usahanya. Di antaranya ketika menyebutkan tentang orang-orang bertakwa, seperti dalam QS Adz-Dzâriat [51]: 19, ...dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang (miskin) yang meminta, dan miskin yang tidak beruntung memperoleh kebutuhan hidupnya.

Atau yang seperti itu dalam surah QS Al-Ma‘ârij [70]: 24-25, ...dan orang-orang yang dalam hartanya tersedia bagian tertentu bagi orang (miskin) yang meminta dan yang tidak beruntung memperoleh sesuatu (walaupun tidak meminta-minta).

Abu Daud merawikan dari Samurah bin Jundab, katanya, “Ammâ ba`du; Rasulullah Saw. memerintahkan kami mengeluarkan zakat dari (barang-barang) yang kami siapkan untuk dijual.”

Ad-Dâruquthni dan Al-Baihaqi merawikan dari Abu Dzarr, bahwa Nabi Saw. pernah bersabda: Dalam harta berupa unta, ada sedekah-nya; dalam harta berupa domba, ada sedekahnya; dalam harta berupa sapi, ada sedekahnya; dan dalam harta (dagangan) berupa barang-barang keperluan rumah-tangga, ada sedekahnya. 

Selain itu, mayoritas ahli fiqih berpendapat bahwa barang-barang dagangan itu adalah termasuk harta yang dimaksudkan untuk ‘berkembang dan bertambah’, sehingga menyerupai ketiga jenis harta lainnya (pertanian, peternakan dan emas) yang wajib dizakati. Dan seandainya tidak diwajibkan zakat atas harta perdagangan, betapa besarnya kerugian yang diderita oleh para mustahiq, mengingat bahwa harta perdagangan merupakan bagian terbesar dari harta yang beredar di kalangan para hartawan, terutama di masa kini.

Berbeda dengan itu, mazhab Ja`fari (yang dianut oleh kelompok Syi‘ah Imamiyah) berpendapat bahwa mengeluarkan zakat atas harta perdagangan adalah tidak wajib, tetapi sunnah (yakni dianjurkan saja). Sebagai gantinya, mereka mewajibkan pengeluaran khumus (seperlima atau 20%) dari laba bersih, atau sisa penghasilan apa saja, termasuk di dalamnya yang berupa gaji atau honorarium, laba perdagangan dan sebagainya, setelah dikurangi kebutuhan hidup untuk keluarga. Pendapat ini didasarkan atas QS. Al-Anfâl [8]: 41, Ketahuilah, bahwa apa saja yang kamu peroleh, maka sesungguhnya seperlimanya untuk Allah, Rasul, kerabat (Rasul), anak-anak yatim, orang-orang miskin dan ibn as-sabîl, jika kamu memang benar-benar beriman kepada Allah dan kepada apa yang Kami turunkan kepada hamba kami (Muhammad) di Hari Furqan.

Madzhab Ja`fari mengartikan kata ghanimtum dalam ayat tersebut, sebagai ‘seluruh penghasilan yang kamu peroleh’, berupa gaji, laba perdagangan, harta temuan dan lainnya. Sedangkan kalangan Ahl As-Sunnah mengartikan kata ghanimtum dalam ayat tersebut, khusus hanya untuk perolehan dari rampasan perang saja. (Lihat Yusuf Qardhawi, Fiqh Az-Zakâh I/326 dan Muhammad Jawad Maghniyyah, Al-Fiqh `Ala`l-Madzahib Al-Khamsah 174).

Jumlah Yang Dikurangi Dari Harta Perdagangan Yang Wajib Dizakati

Dikecualikan dari harta perdagangan yang wajib dizakati:

1. Piutang yang diragukan atau yang hampir tidak dapat diharapkan akan dibayarkan. (Untuk jelasnya, silakan membaca kembali pembahasan tentang piutang ‘yang lancar’ dan ‘yang tidak lancar’ pada bagian sebelum ini).

2. Barang-barang inventaris yang diperlukan untuk kelancaraan perusahaan, seperti alat-alat kantor, kendaraan dan sebagainya, yang tidak termasuk barang yang diperdagangkan dan tidak pula digunakan sebagai alat produksi dalam perusahaan tersebut. (Tentang alat-alat produksi seperti mesin cetak [dalam perusahaan percetakan], mesin tenun [dalam perusahaan tekstil] dan sebagainya, akan diuraikan dalam bab tersendiri di bawah judul Zakat Alat-Alat Produksi).

3. Harta milik perusahaan yang termasuk ‘barang tidak bergerak’, seperti gedung untuk kantor atau gudang tempat penyimpanan barang-barang perusahaan tidak wajib dizakati, mengingat semua itu tidak termasuk ‘barang yang dipersiapkan untuk diperjualbelikan dengan tujuan mendapatkan laba’.

4. Uang atau barang yang telah diambil sebagai prive (untuk keperluan sehari-hari si pemilik perusahaan), yakni untuk makan, pakaian, kendaraan dan rumah kediaman yang ‘wajar’, bagi dirinya dan keluarganya, sepanjang tahun silam. Semua itu tidak diperhitungkan sebagai harta yang wajib dizakati.

Adapun arti ‘wajar’ di sini, adalah sesuai dengan penilaian umum berdasarkan situasi dan kondisi setempat, tidak terlalu dipersempit dan tidak terlalu diperluas. Oleh sebab itu, seandainya seseorang mengambil uang dari perusahaannya untuk dibelikan kendaraan pribadi yang amat mahal atau rumah pribadi yang amat mewah, maka sebaiknya dikeluarkan pula zakatnya (atau paling sedikit, zakat dari selisih harga kendaraan dan rumahnya itu, antara yang ‘wajar’ dan yang ‘mewah’) minimal satu kali, yaitu ketika membelinya (atau membangunnya). Hal ini mengingat—seperti telah kami uraikan ketika membahas tentang Zakat Perhiasan—bahwa dalam harga rumah atau kendaraan mewah yang dibelinya itu, sesungguhnya terdapat bagian dari hak para fakir-miskin. Di samping itu, perbuatan baik seperti itu merupakan manifestasi dari rasa syukur kepada Alah Swt. yang telah memperkenankan seseorang menikmati karuniaNya.

Jumlah Zakat Perdagangan Yang Wajib Dikeluarkan

Apabila kekayaan bersih seseorang pada akhir haul-nya itu (yakni seluruh aset miliknya dikurangi beban/hutangnya, seperti tersebut di atas) mencapai nisab, maka ia wajib mengeluarkan zakatnya sebanyak 2,5% (dua setengah persen) dari nilai seluruh kekayaannya itu.

Dalam Zakat Perdagangan ini, nisab hanya diperhitungkan pada akhir haul (atau akhir tahun buku perdagangan tersebut); tak soal apakah nisabnya itu terpenuhi sepanjang tahun atau tidak).

Jadi, tidak sama seperti dalam Zakat Emas dan Perak, serta Hewan Ternak, yang harus memenuhi nisabnya sepanjang tahun, sebagaimana telah kami jelaskan pada tempatnya sebelum ini.

Zakat Tanah Yang Dibeli Untuk Investasi

Apabila seseorang membeli sebidang tanah dengan harapan dapat menjualnya kembali kelak pada masa mendatang, dengan harga yang lebih tinggi, maka menurut mazhab Malik, ia tidak diwajibkan mengeluarkan zakatnya kecuali satu kali saja, yaitu ketika menjualnya. Sebabnya ialah, tanah tersebut, walaupun menjadi miliknya selama bertahun-tahun, namun pertambahan nilainya yang riil hanya terjadi satu kali saja. Karenanya zakatnya juga hanya satu kali.

Akan tetapi, mayoritas ulama selain Malik, mewajibkan pengeluaran zakat tanah seperti itu setiap tahun-nya, sebanyak 2,5% dari nilainya. Kecuali apabila tanah atau rumah tersebut benar-benar dibeli untuk dihuni, ia bebas dari zakat, sama seperti perabot rumah tangga dan sebagainya. Menurut Syaikh Yusuf Qaradhawi, pendapat mayoritas ulama seperti ini (yang mewajibkan dikeluarkan zakatnya setiap tahun) lebih kuat dalilnya daripada pendapat Mâlik, mengingat bahwa pembelian tanah seperti itu, lebih mirip dengan barang perdagangan yang dimaksudkan untuk pertambahan nilainya. Walaupun demikian, pendapat Mâlik tersebut dapat pula menjadi bahan pertimbangan pada keadaan-keadaan khusus, ketika pasar ditimpa kelesuan yang sangat, misalnya akibat krisis ekonomi, sedemikian rupa sehingga perdagangan menjadi macet, dan uang kontan menjadi sulit diperoleh. (Lihat Dr. Yusuf Qardhawi, Fiqh Az-Zakâh I/144 dan I/334).

Itu mengenai pedagang biasa atau karyawan yang membeli sebidang atau dua bidang tanah untuk investasi. Lain halnya dengan pengusaha properti ( developer bangunan atau pengusaha real estate) yang memang membeli tanah-tanah dan membangun rumah-rumah untuk diperdagangkan setiap saat, maka zakatnya harus dikeluarkan setiap tahun, seperti harta perdagangan lainnya. Yaitu 2,5% dari seluruh nilai aset yang dimilikinya, dikurangi dengan hutang yang menjadi bebannya, seperti telah dijelaskan di atas. [wkid/fiqihpraktis1/picture:portalmerauke]


ARTIKEL TERKAIT